Mahasiswa UIN dan PWRI Sumut Kritik Dosen Merangkap Wartawan

Akademik, Kampus, Nasional633 Dilihat

Gardamedannews.com-MEDAN.Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UNI) Sumatera Utara mengkritik oknum dosen UIN Sumut yang merangkap jadi wartawan. Bahkan mereka meminta agar Rektor UIN SU bertindak tegas dan mengultimatum oknum dosen yang merangkap wartawan tersebut. “ Rektor UIN Sumut harus sigap menyikapi persoalan ini, “ kata Imom Syafi’i, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, UIN Sumut, Kamis (6/5) di Medan.

 

Menurut Imom Syafi’I, sepanjang pengetahuannya, fungsi pers adalah sebagai control social, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Karenanya rangkap jabatan tidak mungkin mampu terhindar dari konflik kepentingan. Fungsi ASN sudah diatur dalam UU No.5 tahun 2014. Sejak seseorang diangkat menjadi ASN, maka kepadanya terikat peraturan yang memuat kewajiban dan larangan yang disertai hukuman disiplin.

 

“ Salah satu Peraturan yang mengikat PNS adalah Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, “ ujar imom.

 

Di mata Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumatera Utara, Dr. Masdar Limbong, M.Pd, ASN yang merangkap wartawan justru melanggar dua Undang-undang. Pertama, UU No.40 tentang pers, dan kedua PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

 

Sesuai UU No.40/1999 tentang Pers, wartawan atau jurnalistik adalah suatu profesi. Jadi, profesi wartawan adalah bidang pekerjaan yang harus ditekuni secara baik dan professional, yang selalu berpedoman dengan Kode Etik Jurnalistik. “ Makanya seorang ASN tidak boleh merangkap jadi wartawan, “tegas Masdar Limbong.

 

Masdar mengutip PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pada pasal 4 dijelaskan, setiap PNS dilarang: (6) melakukan kegiatan bersana dengan alasan, teman, sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

 

Dewan Pers juga pernah berpendapat, bahwa ASN tidak boleh merangkap jadi wartawan. Pada 3 Desember 2015, Ketua Dewan Pers, waktu itu, Prof.Dr.H.Bagir Manan, SH, MCL, menegaskan ASN tidak boleh merangkap jadi wartawan.

 

Menurut Bagir Manan, Dewan Pers tidak perlu mengeluarkan regulasi tentang itu. Sebab, aturan yang ada di lingkungan PNS sendiri sudah jelas melarang hal tersebut. Salah satunya adalah PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Karenanya perlu ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturan ini,” kata Bagir Manan waktu itu.

 

Masdar Limbong menyetir pernyataan bagir Manan, bahwa PNS yang merangkap profesi sebagai wartawan bisa dilaporkan ke aparat hukum karena telah melalaikan tugasnya sebagai abdi Negara. Itu tidak dibolehkan karena melanggar UU Pokok Pers No.40 tahun 1999.

 

Pada 29 Januari 2019, Anggota Komisi Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, waktu itu, Widodo Asmowiyoto, menegaskan wartawan itu profesi dan ASN aparatur, bukan wartawan. Jika ASN bekerja dalam perusahaan pers, menurut aturannya itu tidak bisa.

 

Yang dimungkinkan ASN merangkap pekerjaan sebagai wartawan adalah beberapa pekerja bidang pers, yang berada di lembaga penyiaran resmi Negara. Dalam hal ini lembaga tadi berstatus sebagai perusahaan jawatan Negara. “ Yang dimungkinkan itu yang berada dalam lingkup TVRI, RRI, dan sejenisnya, “ kata Widodo.

 

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari menjelaskan secara gamblang tentang ASN merangkap wartawan ini. Pada 9 Oktober 2020, Atal mengatakan pada Kongres PWI tahun 2018 di Solo telah ditetapkan Kode Prilaku Wartawan (KPW) dan telah diberlakukan. Para ASN dinyatakan sudah tidak bisa menjadi wartawan lagi.

 

Anggota PWI yang sudah menjadi ASN, maka dengan sendirinya dia sudah terlepas dari keanggotaan PWI. Namun banyak kawan-kawan yang tidak mau berhenti menjadi anggota PWI. Tetapi bisa dipastikan, apabila kartu keanggotaannya mati, maka tidak akan bisa diperpanjang lagi, ungkap Atal.

 

Atal juga menghimbau, agar anggota PWI yang sudah menjadi ASN untuk mengembalikan kartu anggota PWI secara baik. “Semoga para ASN tersebut mengembalikan Kartu Anggota PWI dengan kesadaran sendiri”, jelas Atal. Pegawai negeri sipil (PNS) dengan status pegawai tetap tidak boleh menjadi wartawan tertuang didalam Peraturan Dasar Rumah Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Prilaku Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Pasal 16 kecuali lembaga-lembaga terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI serta menjadi anggota kehormatan dan anggota luar biasa.

 

Menanggapi masalah ini, Dr. Anang Anas Azhar, terlihat santai, dan punya argument tersendiri. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UIN Sumut dan Wartawan Utama ini, meminta agar Rektor UIN Sumut bersama jajaran rektorat untuk diskusi terebuka. “ Biar jelas semuanya. Jadi tidak ada yang tersembunyi, “ tegas Anang. Red