Kurang Etik Kalau Gubsu dan Walikota Medan Ribut

Akademik, Medan, Nasional373 Dilihat

Gardamedannews.com-MEDAN. Gubernur Sumatera Utara, dalam minggu ini kembali menjadi tranding topik di jagat dunia maya. Adu argumentasi kerap terpertontonkan di ranah Publik.

Berseteru dengan Walikota Medan Bobby Afif Nasution, terkait soal penetapan tempat isolasi bagi WNI atau WNA yang baru tiba dari luar negeri. Perdebatan dan saling sindir kerap terjadi, bahkan Gubernur selalu memberikan statemen, tidak takut siapapun di belakangnya atau siapapun yang membekinginya.

 

“Secara etik ini kurang pas. Karena kapasitas Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat bersifat administratif dan Walikota serta Bupati bersifat koordinatif,” kata Advokad Eka Putra Zakran, SH, kepada media, Sabtu (8/5).

 

Dia sangat menyayangkan perdebatan dan saling sindir antara Gubernur dan Walikota Medan terjadi di ruang publik, secara etis organisasi hal ini tidak perlu terjadi.

 

Perdebatan ini hanyalah persoalan Komunikasi, antara kewenangan dan Perintah yang tidak linear. Baik Gubernur maupun Walikota dalam tata Pemerintahan harus selalu berkoordinasi terkait kebijakan dan hal-hal yang menjadi perhatian publik.

 

“Perseteruan ini bukan yang pertama terjadi antara Gubernur dengan Kepala Daerah. Kita masih ingat soal perseteruan Gubernur dengan Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Sibarani dan sekarang berseteru dengan Walikota Medan Bobby Afif Nasution,” kata Eka.

 

Menurutnya, jika tim komunikasi Gubernur cakap dan tanggap dalam melihat dinamika Politik di luar secara objektif, rasional dan proporsional, kita yakin Gubernur tidak reaktif seperti ini.

 

Dikatakan, perseteruan antara Gubernur dan Walikota Medan hanya soal hal-hal yang belum tuntas dikomunikasikan. Walikota Medan yang wilayahnya dijadikan pusat isolasi bagi WNI dan WNA, tentu sangat berkepentingan, mengingat Kota Medan kembali masuk kategori zona merah.

 

Jadi. Kata Eka, sangat wajar jika Walikota Medan bertanya soal Kewenangan dan perizinan tempat isolasi bagi mereka yang baru tiba dari luar negeri.

 

Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan ini berpendapat, terkait kedatangan WNI dan WNA dari luar negeri melalui Bandara Kualanamu, sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu Bupati Deli Serdang, mengingat Kawasan Bandara Kualanamu berada dalam Wilayah Pemeritah Kabupaten Deli Serdang.

 

“Jadi sebenarnya Gubernur Sumatera Utara harus berkoordinasi dengan Bupati Deli Serdang, mengingat Bandara Kualanamu berada dalam wilayah Yurisdiksi Pemerintah Deli Serdang, dan isolasinya harus di Deli Serdang sebelum mereka berpergian ke tempat lain”, ujarnya.

 

Selayaknya Gubernur fokus saja merancang dan mendesain pola Pembangunan Sumatera Utara, baik infrastruktur fisik dan non fisik lainnya.

 

“Masyarakat berharap ke depan kiranya Gubernur bisa memperbaiki pola Komunikasi dengan para kepala daerah, sikap tegas ok, untuk mendisplinkan, asal tidak kebablasan”, ujar Eka. Asy