Rugikan Warga, PWRI Sumut Desak Gubsu Cabut Izin Galian C di Paluta

Gardamedannews.com-PALUTA- Ketua DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumatera Utara, Dr.Masdar Limbong M.Pd, mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, untuk mencabut izin Galian C yang ada Padang Lawas Utara (Utara). Masalahnya, selain merugikan warga sekitar, usaha tersebut sudah menimbulkan dampak hukum kepada masyarakat.

“ Sudah setahun tak selesai juga, masyarakjat sudah banyak dirugikan, bahkan dijadikan tersangka. Ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, “ tegas Masdar Limbong, kepada wartawan, Kamis (27/5) di Medan.

Masdar merasakan betapa tertekannya masyarakat di empat desa di Paluta itu. Setiap saat mereka merasa ketakutan karena khawatir dengan tindakan pengusaha Galian C itu. “ Tragisnya, tak ada yang membantu mereka, padahal mereka hanya ingin menyelamatkan perut dan kelangsungan hidup anak cucu mereka, “ ujar Masdar.

Persoalan masyarakat empat desa: Padanggarugur, Simaninggir, Batu Mamak dan Batu Pulut, dengan seorang pengusaha Galian C asal Medan, PS, sebenarnya sudah tejadi sejak Februari 2020. Masyarakat di empat desa ini menolak kehadiran Galian C itu karena merusak lahan persawahan dan perkebunan sawit di desa tersebut. Kendati ditolak masyarakat, pengusaha PS tetap kukuh melanjutkan usahanya dengan alasan telah mendapat izin dari Pemprovsu.

“ Di lahan Galian C itu, adalah lahan potensial untuk pertanian yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak tepat kalau dijadikan Galian C, “ cetus Ali Amat Harahap, tokoh masyarakat Padanggarugur.

Menurut Ali Anat, sejak awal 2020 masyarakat tidak pernah mendapat penjelasan tentang pertambangan itu. Tragisnya, setelah usaha itu berjalan banyak infrastruktur yang rusak sehingga menyulitkan masyarakat dalam pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan.

Mirisnya, kata Ali Amat, masyarakat malah dijadikan tersangka karena penolakan usaha itu yang mengakibatkan rusaknya truk pengusaha. Tapi, anehnya, belum lama ini ada belasan warga yang diperiksa Polres Tapanuli Selatan dan dijadikan tersangka, padahal mereka tidak berada di tempat saat terjadinya aksi penolakan.

Sebelumnya, masyarakat di empat desa itu juga melaporkan masalah ini kepada Gubsu, Edy Rahmayadi. Tapi, sekarang belum ada tanggapan. Tar