Forum Alumni UIN SU Desak Aparat Tangkap Sangkot Azhar Rambe

Gardamedannews.com- MEDAN- Kasus bobolnya kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, tampaknya terus menjadi sorotan. Kasus ini melibatkan mantan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UIN Sumut, Sangkot Azhar Rambe. Tapi, sampai saat ini, Sangkot belum juga diproses.

Karena itu, Forum Silaturrahmi Mahasiswa dan Alumni UIN Sumut mendesak aparat hukum untuk segera menangkap Sangkot Azhar Rambe dan memprosesnya sampai ke pengadilan. Sebab, selain merugikan negara, tindakan Sangkot juga dinilai merugikan ribuan mahasiswa UIN Sumut.

“Kami meminta aparat hukum segera bertindak tegas terhadap Sangkot, sebelum mahasiswa dan alumni UIN Sumut marah, “ tegas Ketua Forum Silaturrahmi Mahasiswa dan Alumni UIN Sumut, Hasan Basri Simanjuntak didampingi Sekretarisnya, Suhairy Lubis, Rabu (18/8) kepada wartawan di Medan.

Selain itu, sambung Hasan, kami juga meminta dengan sepenuh hati agar Rektor UIN Sumut, Prof.Dr.Syahrin Harahap, MA, segera melaporkan dan melimpahkan berkasnya ke aparat Kepolisian atau Kejaksaan. “ Tindakan Sangkot itu sudah keterlaluan. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, “ ujar Hasan.

Kasus Ma’had

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Pusbangnis Sangkot tidak hanya “memainkan” uang Ma’had, tapi ia juga diduga memakai dana Kas BLU UIN Sumut sebesar Rp. 1,7 Miliar. Ketika serah terima jabatan Kepala Pusbangnis, Sangkot menyodorkan selembar kertas kepada Ka Pusbangnis yang baru untuk ditandatangani. Isinya, bahwa dana Rp.1,7 Miliar itu sudah aman. Tapi, Ka Pusbangnis yang baru tak mau menandatanganinya karena waktu itu kas memang kosong.

Selain itu,  setoran uang Ma’had  dari mahasiswa memang menggunakan rekening Pusbangnis, tapi atas nama Sangkot. Jadi, uang Ma’had itu sepenuhnya tanggungjawab Sangkot. Bahkan, dalam kasus ini, Sangkot sudah dipanggil Inspektorat Jenderal Kemenag dan disuruh mengganti uang tersebut.

Seorang mahasiswa NI. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sumut ini telah membayar uang Ma’had sebesar Rp.600.000, pada 10 Juni 2020 via Bank BRI. Dalam resi pembayaran tersebut, dana ditujukan ke Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis) UIN Sumut, dan tertulis untuk Ma’had. Pada kurun itu, Rektor UIN Sumut massih dijabat Prof. Saidurrahman.

Tapi, kata NI, sampai sekarang ia belum juga menempati asrama yang telah dibayarnya itu. Tragisnya, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari UIN Sumut tentang nasib uangnya itu. “ Kalau memang batal, seharusnya pihak UIN mengembalikan dana itu ke mahasiswa, “ katanya.

Dalam hitung-hitungan NI, dana mahasiswa itu diperkirakan akan lenyap. Sebab, jika UIN Sumut memberlakukan kuliah tatap muka pada Januari 2022, maka pada tahun itu ia sudah masuk ke semester III. Ini artinya, ia tidak berhak lagi memasuki Ma’had. Sebab, dalam surat Rektor UIN Sumut tanggal 17 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), disebutkan bahwa mahasiswa yang menempati asrama adalah semester I dan II.

Nah..jika itu yang terjadi, jelas NI, maka secara-terang-terangan UIN Sumatera Utara telah melakukan penggelapan dana Ma’had mahasiswa. Seandainya saja pada waktu itu, UIN Sumut menerima mahasiswa baru sebanyak 6000 mahasiswa, maka dana mahasiswa yang berpotensi raib sekitar Rp.3,6 Miliar. “ Luar biasa, dan ini harus diusut tuntas, “ katanya.

Kasus Travel

Selain kasus itu,  ternyata, ada dana Rp.1,2 Miliar dana BLU UIN Sumut melalui Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis), yang tak bisa dipertanggungjawabkan alias hilang entah kemana.

Raibnya dana BLU UIN Sumut itu terjadi pada anggaran 2020. Pada saat itu, UIN Sumut masih dipimpin Prof. Saidurrahman, sedangkan Kepala Pusbangnis dijabat Sangkot Azhar Rambe. Menurut informasi, dana tersebut digunakan untuk kerjasama dengan sebuah travel, namun sampai sekarang tak jelas penggunaannya. “ Dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan Ka Pusbangnis yang lama, “ kata sumber di UIN Sumut, Rabu (11/8) malam.

Kasus ini ternyata sudah tercium juga oleh Kejati Sumatera Utara. Asisten Bidang Intelijen Kejatisu, Dr. Dwi Setyobudi Utomo,SH, MH, melalui suratnya bernomor: R-737/L.2.3/Dek.1/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 telah melayangkan surat panggilan kepada Ahmed Samsul sebagai Ketua Umum Asosiasi Hijrah Grup, untuk dimintai keterangannya.

Ahmed Samsul dimintai keterangannya terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana Kas BLU 2020 sebesar Rp 74 Milyar untuk kegiatan pengadaan dan pembangunan asrama mahasiswa serta kegiatan modal usaha Pusat Pengembangan Bisnis (PUSBISNIS) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Surat pemanggilan yang sama juga ditujukan kepada Penanggung Jawaban Kegiatan Pusat Pembangunan Bisnis UINS-SU Tahun 2020  dengan Nomor surat: R-738/L.2.3/Dek.1/07/2021 , yaitu Sangkot Azhar Rambe, dan mantan Rektor UIN Sumut, Prof. Saidurrahman dengan Nomor surat: R- 425/L.2.3/Dek.1/06/2021. Semua surat panggilan tersebut berisi permintaan keterangan dengan kasus yang sama.

Menteri Agama Geram

Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas, juga sudah geram dengan kasus-kasus tersebut. Menteri Agama dengan tegas memerintahkan Sekjen dan Rektor UIN Sumut untuk segera memproses sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam pembobolan kas Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sumut sebesar Rp.74 Miliar lebih.

Perintah Menteri Agama RI itu tertuang dalam surat bernomor: R-287/MA/PS.00/7/2021 tanggal 14 Juli 2021, yang ditandatangani langsung oleh Menag, Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam surat tersebut, Menag mererintahkan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Rektor UIN Sumut, Dewan Pengawas dan Kepala SPI UIN Sumut untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Agama Tahun 2020 Nomor:36.B/LHP/XVIII/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Hasil temuan dan pemeriksaan BPK-RI, terdapat temuan penggunaan kas Badan Layanan Umum (BLU) di UIN Sumut sebesar Rp.74.332.677.600.00, tidak sesuai ketentuan.

Surat yang ditembuskan kepada Ketua BPK RI itu, pada point (a) Menag memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memproses pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Rektor UIN Sumut priode 2016-2020, Kepala Pusbangnis TA 2020, PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan para pelaksana terkait.

Seperti yang diketahui, Rektor UIN Sumut priode 2016-2020 adalah Prof. Saidurrahman, yang kini tengah ditahan Kejari Medan dalam kasus gedung mangkrak, yang merugikan negara Rp.10,3 Miliar. Sedangkan Kepala Pusbangnis TA 2020 UIN Sumut adalah Sangkot Azhar Rambe.

Sangkot Azhar Rambe sampai kini masih bebas berkeliaran. Sebab, kasusnya belum dilimpahkan Rektor UIN Sumut ke aparat hukum. Padahal sudah jelas-jelas Sangkot “melego” Rp.1,7 Miliar kas BLU saat ia menjabat Ka Pusbangnis. Tar