Pematokan Tanah Gagal, “Siluman Jangkrik” Beraksi di Lahan UIN Sumut

Hukum, Kampus, Kriminal3765 Dilihat

Gardamedannews.com- MEDAN- Persoalan tanah 100 Ha milik Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, tampaknya semakin runyam. Selain bandit-bandit tanah masih beraksi, tim tanah Sena yang diketuai Wakil Rektor III, Dr. Nisful Khairi, MA, Kamis (11/8/2022), gagal melakukan pematokan tanah, karena tim tanah UIN Sumut tidak menyediakan alat pematok tanah.

Padahal, Satuan Tugas (Satgas) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah datang ke lokasi bersama aparat desa dan Camat Batang Kuis. “ Ya, hari ini gagal mematok karena kurang persiapan. Tapi, akan kami lanjutkan pada Minggu, 14 Agustus 2022, “ ujar Sardinan Batubara, salah seorang anggota tim tanah yang ikut ke lokasi pematokan.

Pematokan tanah tersebut dimaksudkan untuk mensesuaikan kepemilkikan tanah para penggarap dengan peta bidang yang dimiliki UIN Sumut. Usai dipatok, tim tanah bersama BPN dan aparat Desa Sena, akan melakukan pengukuran sekaligus mengapresial nilai ganti rugi untuk 62 nama penggarap sesuai yang tercatat di BPN. Ini direncanakan pada 15 Agustus 2022.

Tim tanah UIN Sumut memang harus bergerak cepat dan bekerja ekstra keras. Sebab, Kementerian Agama RI telah memberikan batas waktu penyelesaian tanah tersebut sampai pada Oktober 2022. Jika persoalan tanah tersebut tidak selesai, maka UIN Sumut akan menanggung resiko dari dampak persoalan tanah itu.

Karena itulah, beberapa waktu lalu, Rektor UIN Sumut, Prof. Dr. H. Syahrin Harahaop, MA membentuk tim penyelesaian tanah UIN Sumut yang diketuai Wakil Rektor III, Dr. Nisful Khairi, MA. Dan, dalam berbagai rapat, Rektor terus memberikan motivasi dan semangat agar tim tanah UIN Sumut bekerja serius.

Namun, upaya Rektor mempercepat persoalan itu, kayaknya mengalami hambatan. Bukan dari faktor eksternal, tapi diduga kuat ada “siluman jangkrik” di lingkungan UIN Sumut sendiri. Buktinya, tim tanah yang baru dibentuk Rektor kesulitan memperoleh dokumen tanah itu dari tim tanah yang lama.

Lucunya, seperti bukan keluarga besar UIN Sumut, oknum-oknum di tim tanah lama meminta Rektor menyurati mereka secara resmi untuk menyerahkan dokumen tanah. Rektor mengalah dan menuruti permintaan mereka. Celakanya, pada acara itu diserahkan dokumen secara simbolis. Sampai berita ini diturunkan, dokumen asli tanah tersebut tak pernah diserahkan. Parahnya lagi, semua dokumen yang disimpan di brankas UIN Sumut, ternyata fotocopy. Lalu, kemana dokumen aslinya ?

Pertanyaan itu belum terjawab. Kuat dugaan, ada oknum-oknum yang “bermain” dalam persoalan ini. Isu yang berkembang, diduga oknum tersebut ingin memiliki beberapa bidang tanah, lalu meminta ganti rugi yang besar. Seperti jangkrik, suaranya terdengar melengking kendati di bawah tanah.

Untuk itulah, beberapa civitas akademika UIN Sumut meminta Rektor menindak tegas oknum-oknum yang menghambat penyelesaian tanah Sena tersebut. Bila perlu dipecat dari UIN Sumut. Jangan hanya ulah segelintir orang, nama besar UIN Sumut tercoreng.

Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan tanah trersebut muncul setelah pihak UIN Sumut membayar ganti kerugian dan pelepasan hak dari PTPN II, dengan berita acara permbayaran Nomor: 01/BA-PT-12/V/21. Dana pembelian lahan itu berasal dari kas Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sumut.Saat itu, UIN Sumut masih dipimpin Rektor Prof. Saidurrahman. Rencananya, di lahan itu akan dibangun gedung Fakultas Kedokteran dan perkuliahan terpadu.

Kendati telah dibayar, ternyata penggarap, masih terus melakukan kegiatan penanaman jagung. Bahkan, parahnya, persis di tengah-tengah lahan tersebut sudah tampak seperti danau karena dikeruk lalu tanahnya dijual oleh bandit pencuri tanah. Penggarap tak mau pindah dari situ karena beralasan ganti rugi mereka belum dibayar.

Untuk menghentikan kegiatan galian C illegal itu, Rektor UIN Sumut, Prof. Syahrin Harahap, menyurati Gubernur Sumatera Utara dengan nomor surat B.935/Un 11 R/B.I.1a/KS-02/03/2021 tanggal 10 Maret 2021. Isinya, Rektor memohon bantuan untuk menghentikan galian C illegal yang beroperasi di atas tanah miliik UIN Sumut.

Lalu, pada 4 Mei 2021, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprovsu mengeluarkan surat bernomor: 540/1048/DESDM/2021 yang ditujukan kepada saudara Eko dan Wadun. Surat yang bditandatangani Kepala Dinas Ir. Zubaidi M. Si itu menyatakan bahwa di atas tanah milik UIN Sumut itu, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Tar