Gardamedannews.com- MEDAN- Penundaan Pemilu 2024 sangat membahayakan demokrasi, dan ini harus ditentang. Selain demokrasi, kehidupan berbangsa serta perekonomian negara pun bisa terganggu akibat penundaan Pemilu.
Demikian salah satu kesimpulan dari Dialog Kebangsaan tentang “ Penundaan Pemilu 2024 dan Dampaknya Terhadap Demokrasi, “ yang diadakan Program Studi (Prodi) Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Study Islam (FUSI) UIN Sumatera Utara Medan, Selasa (04/04/2023) di Aula Fakultas Dakwah UIN Sumut Jln. Williem Iskandar Medan.
Acara Dialog Kebangsaan ini dibuka Dekan FUSI Prof. Dr. Amroeni Derajat, M.Ag . Amroini menegaskan pembahasan tema penundaan pemilu merupakan hal yang penting dan aktual untuk dibicarakan secara akademik untuk melahirkan informasi yang lebih objektif yang dibutuhkan Pemerintah dan masyarakat.
Hadir sebagai Narasumber dalam Dialog ini Prof. Dr. Katimin, M.Ag (Guru Besar Politik Islam UIN Sumatera Utara), Warjio, Ph. D ( Direktur Eksekutif Lembaga Electoral Institute for Development Quality (E-Dev) dan Dosen Politik USU, Agus Salam Nasution (Komisioner Bawasalu Sumut), dan Dr. Elly Warnisyah Harahap, M. Ag (Ka. Prodi S2 Pemikiran Politik Islam UINSU).
Dialog yang dimoderatori Anwar Pane salah seorang Mahasiswa S2 PPI UINSU diikuti Mahasiswa S1. S2 Prodi Pemikiran Politik Islam UINSU, Pegawai dan Dosen FUSI, Komisioner Bawasalu Kota Medan, Sergei dan Deli Serdang.
Prof. Katimin menjelaskan penundaan Pemilu di Indonesia pernah terjadi tepatnya di masa Orde Lama yakni dari 1945 baru Tahun 1955 Indonesia mengadakan Pemilu. Terlepas dari perbedaan alasan-alasan yang dibangun di balik penundaan tersebut, tetapi pelung untuk terjadinya penundaan bukan hal mustahil bahkan sangat berpeluang.
Menurut Prof. Katimin, isu terbentuknya Koalisi Besar Parpol dapat menjadi modal politik yang dapat mewadahi penundaan pemilu jika benar-benar dikehendaki. Meskipun “penundaan pemilu pastilah lebih banyak mudorat atau bahayanya bagi kehiduoan demokrasi, berbangsa, bahkan bagi pereknomian bangsa.
Warjio, Ph. D, yang berdasarkan prediksi akademik melihat bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu bisa saja terjadi. Untuk itu, meurut Warjio, rakyat terutama lembaga penyelenggara Pemilu harus benar-benar bersiap. “Kita perlu membekali masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik tentang pemilu berkualitas, sebab dengan itulah masyarakat memiliki modal untuk bicara, bahkan untuk menetang jika penundaan pemilu benar-benar terjadi”.
Lebih jauh Warjio mengatakan Dialog Akademik Tentang Penundaan Pemilu baru pertama kali diikutinya dan itu pada Prodi S2 PPI UINSU, karena itu dia berharap kegiatan semacam ini harua terus dilakukan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat kampus atau maayarakat akademik dalam mengawal Pemilu berkualitas.
Dr. Elly Warnisyah dan Abdul Salam Nasution juga berpendapat sama. Kedua Narasumber ini turut menghawatirkan jika penundaan Pemilu tersebut dapat berdampak mepada degradasi kualitas Pemilu seterusnya kualitas demokrasi di Indonesia. Abdul Salam menegaskan akan terus melakukan kerja-kerja sosialisasi tentang pentingnya Pemilu berkualitas kepada publik dan Pemerintah sebagai upaya menjaga komitmen bangsa kita terhadap penegakan demokrasi termasuk komitmen kita untuk melaksanakan pemilu tepat waktu.
Di akhir acara dialog dilakukan penandatangan MoU Kerjasama antara S2 PPI UINSU dengan Direktur Eksekutif Lembaga Electoral Institute for Development Quality (E-Dev) dalam bidang riset dan pengkajian politik dan demokrasi. Red
